MEMAHAMI KEDUDUKAN PELAKSANA TUGAS JABATAN DALAM ORGANISASI

MEMAHAMI KEDUDUKAN PELAKSANA TUGAS JABATAN DALAM ORGANISASI

Oleh : Ampera Matippanna

amperamatippanna12@gmail.com

A. Pengertian Jabatan

Pada umumnya organisasi  modern memiliki struktur  dan tingkatan dalam jabatan kepemimpinan. Struktur dan tingkatan kepemimpinn tersebut bersifat baku dan tidak mudah berubah karena telah diatur dan ditetapkan dalam AD/ART organisasi.  Struktur orgnisasi pada dasarnya merupakan suatu bentuk pembagian tugas ,  kewenangan dan tanggung jawab serta tata hubungan kerja antara lembaga, departemen atau unit-unit yang ada dalam organisasi baik secara vertikal maupun horisontal. Robbins & Judge (2014:231 ) Struktur organisasi adalah untuk menunjukkan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. (how job tasks are formally dividend, grouped, and coordinated).  Pendapat lain dikemukakan oleh James A. Hall (2011 : 15)  menyebutkan struktur organisasi adalah  pendistribusian tanggung jawab ,wewenang dan akuntabilitas masing-masing bagian dalam suatu organisasi (the structure of an organization reflects the distribution of responsibility, authority, and accountability through out the organization).  Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi merupakan kesatuan gerak yang teratur dan terarah sesuai  dengan tugas ,kewenangan dan tanggung jawab masing-masing bagian yang dilaksanakan oleh orang-orang yang diberi kepercayaan untuk itu. Tugas , kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada bidang-bidang dalam organisasi disebut sebagai jabatan sedangkan orang-orang yang melaksanakan jabatan tersebut disebut sebagai pejabat. Pengertian  lain dari jabatan adalah  jenis pekerjaan tertentu yang dilakukan oleh seseorang secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama  berdasarkan pendidikan dan keahliannya. Misalnya jabatan guru, dokter, pengacara, Aparatur Sipil Negara dan lain sebagainya.  Jabatan seperti ini sering juga disebut sebagai profesi.

B. Kewengan  Jabatan Dalam Organisasi

Konsep kewenangan dalam organisasi adalah kekuasaan  menggunakan semua  sumberdaya yang dimiiki   untuk mencapai tujuan organisasi  berdasarkan tingkatan jabatan  yang diduduki oleh pejabat yang bersngkutan.  Tugas jabatan yang melekat dalam jabatan  merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan atau diselesaikan oleh seorang pejabat,  Kewenangan jabatan dalam organisasi jka merujuk pada  UU  No.30 Tahun 2014 Tentang Admistrasi Pemerintahan  dapat diperoleh dengan tiga cara ,  antara lain :

1. Kewenangan   Atribusi   adalah pemberian Kewenangan kepada Pejabat/pimpinan organisasi berdasarkan ketentun yang diatur dalam AD/ART organisasi .
2. Kewenangan Delegasi  adalah pelimpahan wewenang dari  Pejabat / pimpinan organisasi  yang lebih tinggi kepada pejabat atau pimpinan organisasi yang tingkatannya lebih rendah . Dalam hal pelaksanaan tanggung jawab berada pada penerima delegasi.
3. kewenangan Mandat adalah pelimpahan  kewenangan dari pejabat atau pimpinan organisasi kepada pejabat atau pimpinan yang lebih rendah tingkatannya  dengan tanggung jawab dan  tetap berada pada pemberi mandat.

Terdapat perbedaan substansi antara  kewenangan  delegasi dengan kewenangan mandat. Pada kewenangan delegasi pemberian kewenangan berdasarkan pelimpahan wewenang yang diatur menurut ketentuan yang berlaku. Pada umumnya pnerima delegasi mendapatkan Surat Keputusan penetapan dan dilantik secara resmi, Sedangkan kewenangan mandat  pemberian pelimpahan kewenangan berdasarkan penugasan, Penerima mandat hanya mendapatkan surat penugasan dn tidak perlu dilantik secara khusus.  Kemudian dalam hal adminstrasi surat menyurat, pejabat delegasi dapat menandatangani secara langsung karena beban pertanggung jawaban berada pada pejabat yang bersangkutan. Sedangkan kewenangan mandat pejabat penerima kewenangan menandatangani adminstrasi persuratan dengan menggunakan atas nama (an) atau untuk beliau (ub) karena tanggung jawab berada pada pemberi kewenangan.  Contoh kewenangan delegasi  pada pelimpahan kewenangan ketua umum organisasi pada ketua cabang sedangkan kewenangan mandat adalah pemipahan kewenangan ketua umum organisasi kepada pengurus organisasi lainnya untuk tugas-tugas rutin ketua umum seperti mewakili ketua umum untuk menghadiri rapat-rapat, mewakili ketua umum memberikan sambutan dan lain sebagainya.

C. Pelaksana harian dan pelaksana Tugas Jabatan 

Tidak selamanya pejabat definitif dapat melaksanakan tugas. Ada kalanya berhalangan karena sakit, cuti atau karena tugas lain baik dalam daerah maupun luar daerah.  Dalam hal tersebut, untuk memastikan kepemimpinan organisasi tetap berjalan dengan baik maka pimpinan organisasi akan  menggunakan kewenangannya untuk menunjuk pelaksana harian  (Plh) atau pelaksana tugas  (Plt) jabatan. Dalam hal pejabat definitif berhalangan sementara maka pimpinan organisasi  menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan tugas-tugas rutin kepemimpinan. Selanjutnya apabila pejabat definitif berhalangan tetap atau dalam jangka waktu yang lama maka pimpinan organisasi   menunjuk pelaksana tugas jabatan. Baik Plh maupun  Plt hanya dapat menetapkan  / melakukan  keputusan dan atau tindakan rutin  yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART organisasi. Plh dan Plt  tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, keanggotaan  dan alokasi anggaran.