NASIB MPR GPdI : HIDUP DIANGGAP DURI , DIMATIKAN SEGAN

NASIB MPR GPdI :  HIDUP DIANGGAP DURI , DIMATIKAN SEGAN

Oleh : Ampera Matippanna

( Anggota Jemaat GPdI EL; Shadai Makassar )

Makassar 14 Agustus 2023

Hubungan antara Majelis Pertimbangan Rohani ( MPR) dengan Majelis Pusat GPdI periode 2022 – 2027  sedang tidak baik-baik saja.  Sepertinya MP  tetap bersikukuh bahwa kedudukannya terhadap MPR  lebih diatas , meskipun secara organisasi keberadaan keduanya karena hasil pemilihan oleh para hamba Tuhan lingkup GPdi pada ajang pemilihan kepemimpinan pusat melalui forum Musyawarah Besar.  Memasuki tahun kedua kepemimpinan GPdI  hubungan antara MPR dan MP semakin memanas. Bermula dari tindakan MP memecat atau memberhentikan Sekertaris MPR tanpa persetujuan Ketua MPR  yang kemudian dianulir oleh ketua MPR ,  melantik sejumlah anggota MPR , mendiskreditkan Sekertaris MPR dalam setiap event yang dilaksanakan oleh MPR yang merupakan paket pasangan dalam kepengurusan MPR , mengabaikan beberapa hasil pertimbangan yang disampaikan secara resmi oleh MPR  dan yang terakhir mencatut nama MPR terhadap penggunaan sejumlah dana yang besar untuk suatu ajang pertemuan MPR dan MP dalam Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan MP periode semester I tahun 2022.  Meskipun telah diupayakan rekoansiliasi diantara kedua pimpinan pusat organisasi ini namun pada kenyataannya belum membuahkan hasil yang menggembirakan.  Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya  surat terbuka yang dikeluarkan oleh MPR perihal ketidak hadirannya secara resmi pada pertemuan  rapat pleno yang akan digelar hari Senin 14 Agustus 2023 di Surabaya.

Jika kita mencermati perilaku kepemimpinan MP terhadap MPR  terlihat bahwa MP tidak memandang kehadiran MPR sebagai entitas kepemimpinan yang patut mendapatkan penghormatan yang layak secara konstitusional , sehingga kebaradaan MPR hanya sebatas atribut organisasi.  Dengan kondisi seperti itu MPR   ibarat boneka besar  yang chantik (maniken) yang menjadi pajangan dietalase kepemimpinan organisasi GPdI agar elok untuk dipandang.   Mungkin tidak salah kalau kondisi yang dialami oleh MPR digambar dengan  kata-kata yang kurang nyaman yaitu , hidup dianggap duri  , dimatikan segan.  Tentunya  Secara psikologis dapat dipahami kegelisahan-kegelisahan yang dialami oleh ketua MPR jika institusi yang dipimpinnya mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, maka tidak heran jika ketua  institusi ini berani menganulir surat pemberhentian dalam jabatan bagi sekertarisnya dan tetap mengakui sekertaris yang bersangkutan dan juga mengeluarkan surat terbuka atas ketidak hadirannya pada rapat pleno MP yang akan digelar senin 14 Agustus 2023.

sampai kapan hal tersebut harus berlangsung ..? tentunya membutuhkan keseriusan dari kedua institusi kepemimpinan puncak organisasi GPdI tersebut untuk mengurai masalah internal diantara mereka.   Sebagaimana kata bijak ” kita besar karena kita bersama, kita kuat karena kita bersatu”.  GPdI yang kita cintai ini hanya dapat berkembang seiring dengan kematangan berorganisasi dari para pemimimpinnya.  Kalau bukan kita siapa lagi ? dan kalau bukan sekarang kapan lagi ?. Mari menempatkan permasalahan organisasi pada jalur yang benar sesuai dengan konstitusi yang berpihak pada kebenaran , kejujuran dan keadilan.